Perspektif praktisi
Pembelaan terhadap bantuan timbal balik dan bantuan administratif
Bagi orang-orang yang rekeningnya di Zurich menjadi objek permintaan dari luar negeri, langkah pertama adalah memahami jalur mana yang digunakan. Permintaan berdasarkan Undang-Undang Federal tentang Bantuan Timbal Balik Internasional dalam Perkara Pidana (IMAC), permintaan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dan permintaan dari mitra FINMA di luar negeri mengikuti aturan yang berbeda. Masing-masing memiliki standar relevansi yang berbeda, hak partisipasi yang berbeda, dan jalur banding yang berbeda. Penasihat hukum pembela juga harus menilai apakah proses di luar negeri menimbulkan risiko bagi klien di luar permintaan yang bersangkutan, misalnya karena informasi tersebut kelak dapat diteruskan kepada otoritas pajak atau digunakan dalam gugatan perdata.
Dalam bantuan timbal balik di bidang pidana, argumen yang paling menjanjikan menyangkut syarat kriminalitas ganda (dual criminality) dan spesialitas serta ruang lingkup dokumen yang akan dikirimkan. Permintaan asing yang menggambarkan penghindaran pajak murni tanpa unsur penipuan dapat dilawan. Dokumen yang berkaitan dengan rekening atau periode yang sama sekali tidak terkait dengan fakta yang diuraikan dapat dikecualikan. Apabila proses di negara peminta menimbulkan kekhawatiran berdasarkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, pembela dapat meminta jaminan berdasarkan Pasal 80p IMAC. Dalam banding ke Pengadilan Pidana Federal, argumen harus diajukan secara lengkap, karena Mahkamah Agung Federal hanya akan campur tangan dalam kasus-kasus luar biasa. Penasihat hukum juga harus memperhitungkan bahwa banding taktis sudah dikenal baik oleh otoritas. Kantor Audit Federal telah mendokumentasikan penggunaan banding sebagai taktik penundaan, dan hal ini memengaruhi kredibilitas argumen yang tampak melayani tujuan tersebut.
Dalam bantuan administratif di bidang perpajakan, ruang untuk pembelaan lebih sempit. Mahkamah Agung Federal menerapkan asas iktikad baik demi kepentingan negara peminta dan menafsirkan relevansi yang dapat diperkirakan (foreseeable relevance) secara luas. Penasihat hukum pembela harus memeriksa apakah permintaan memenuhi persyaratan formal perjanjian, apakah permintaan menyangkut masa pajak yang dicakup perjanjian, dan apakah data yang menjadi dasarnya diperoleh dalam keadaan yang memicu berlakunya Pasal 7 huruf c Undang-Undang Federal tentang Bantuan Administratif Internasional di Bidang Perpajakan (TAAA). Klien juga harus sejak dini disarankan untuk membereskan kewajiban perpajakannya di negara domisilinya. Setelah informasi dipertukarkan, pengungkapan sukarela mungkin tidak lagi dapat dilakukan atau dapat kehilangan efeknya.
Penelusuran aset lintas batas
Bagi penggugat, penelusuran aset yang berhasil di dan dari Zurich biasanya menggabungkan beberapa instrumen dalam urutan yang terencana. Tahap pertama terdiri atas pengumpulan informasi di luar negeri, melalui permohonan berdasarkan Section 1782 di Amerika Serikat, perintah pengungkapan (disclosure order) di Inggris atau yurisdiksi offshore, atau berkas perkara pidana di luar negeri. Pada tahap kedua, penggugat menggunakan informasi ini untuk bertindak di Swiss. Pilihannya adalah laporan pidana di Zurich, yang memungkinkan jaksa membekukan rekening dan memperoleh dokumen bank, sita atas aset yang telah teridentifikasi, atau, dalam hal perusahaan yang pailit, pengakuan atas proses kepailitan asing. Tahap ketiga menyangkut pelaksanaan, melalui pengakuan putusan asing berdasarkan Konvensi Lugano atau Undang-Undang Federal tentang Hukum Perdata Internasional (PILA), atau melalui pengembalian aset yang dirampas kepada korban dalam perkara pidana.
Risiko utama adalah bocornya informasi sebelum aset diamankan. Bank-bank Swiss tunduk pada kewajiban antipencucian uang yang, sebagaimana ditunjukkan dalam bab-bab sebelumnya, sering berujung pada pembekuan rekening begitu fakta yang mencurigakan terungkap. Karena itu, penggugat yang memberi tahu bank tentang suatu penipuan sebelum memperoleh sita atau pembekuan pidana dapat memicu laporan kepada Kantor Pelaporan Pencucian Uang (MROS) dan pembekuan, tetapi juga dapat membuat pemegang rekening waspada apabila bank mengakhiri hubungan usaha. Oleh karena itu, penentuan waktu berbagai langkah tersebut sangat menentukan.
Bagi klien internasional, penasihat hukum yang berpengalaman dalam sistem common law dan civil law memiliki keunggulan nyata. Praktisi yang pernah bekerja di London, Singapura, atau Hong Kong mengetahui jangkauan Norwich Pharmacal order dan worldwide freezing injunction serta dapat menggabungkannya dengan instrumen Swiss. Perspektif ganda ini sangat berguna dalam perkara yang melibatkan klien Asia yang memiliki aset melalui struktur di Singapura, Hong Kong, atau Kepulauan Virgin Britania Raya dengan rekening bank di Zurich.
Sisi penasihatan
Kerja sama lintas batas juga membentuk pekerjaan penasihatan. Lembaga keuangan di Zurich harus memutuskan bagaimana menanggapi subpoena asing dan apakah permintaan dari otoritas asing dapat dijawab secara langsung berdasarkan Pasal 42c Undang-Undang Federal tentang Pengawasan Pasar Keuangan (FINMASA) atau memerlukan izin berdasarkan Pasal 271 KUHP Swiss (SCC). Wali amanat (trustee) dan family office harus mempertimbangkan bagaimana struktur mereka tampak dalam pertukaran informasi otomatis dan dalam permintaan bantuan administratif. Manajer aset harus memahami bahwa aset nasabah dapat dibekukan berdasarkan Undang-Undang Federal tentang Aset Ilegal Asing (FIAA) apabila nasabah atau rekan dekatnya menjadi orang yang populer secara politis (politically exposed person) di suatu negara yang pemerintahannya jatuh. Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan perpaduan yang sama antara hukum pidana, hukum pajak, hukum pengawasan, dan hukum perdata internasional yang mewarnai seluruh bab ini.
Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.